Pengantar

Mengadopsi suatu sistem pemilihan merupakan salah
satu keputusan terpenting yang dapat melibatkan setiap
partai politik di dalamnya. Mendukung atau memilih suatu
sistem yang tidak tepat-guna mungkin bukan hanya
mempengaruhi tingkat perwakilan yang diraih sebuah
partai, melainkan juga mungkin mengancam keberadaan
partai itu sendiri. Tetapi faktor-faktor manakah yang
perlu dipertimbangkan dalam menentukan suatu sistem
pemilihan yang tepat-guna?
Penerbitan ini memberikan suatu pengantar bagi berbagai
sistem pemilihan yang ada di seluruh dunia, beberapa
studi kasus singkat tentang reformasi sistem pemilihan
yang mutakhir dan beberapa petunjuk praktis bagi
partai politik yang terlibat dalam pengembangan atau
reformasi sistem pemilihan. Setiap sistem pemilihan
didasarkan pada nilai-nilai tertentu, dan masing-masing
memiliki beberapa keuntungan dan kerugian umum,
namun keuntungan dan kerugian itu mungkin tidak terjadi
secara konsisten dalam lingkungan sosial dan politik
yang berbeda. Tidak ada sistem pemilihan ideal yang
cocok dengan setiap lingkungan. Tetapi semua sistem
itu memang mempunyai satu hal yang sama: bagi suatu
proses pengembangan atau reformasi sistem pemilihan
yang berhasil dan berkesinambungan, adalah penting
melibatkan masyarakat seluas mungkin, dan bukan
semata-mata sebagai urusan elite yang berkuasa.

2.3 Apakah Tujuan suatu Sistem Pemilihan?
Penyebab efek yang tidak dapat diramalkan ini untuk
sebagian terletak pada kenyataan bahwa setiap sistem
pemilihan merupakan sekumpulan kompromi dalam
mencoba meraih serangkaian tujuan sosial-politik yang
banyak di antaranya tidak saling mendukung. Beberapa
di antara kemungkinan tujuan yang dipunyai sistem
pemilihan dapat digambarkan sebagai berikut:
• membantu terciptanya perwakilan yang efektif,
sehingga semua kelompok masyarakat mempunyai
kemampuan mengakses posisi-posisi politik;
• mengurangi kerumitan, sehingga pemilihan dapat
diakses oleh para pemilih;
• bersikap realistis dan berkesinambungan dalam
hubungan dengan kemampuan finansial, teknis, dan
administratif sebuah negara;
• mendorong konsiliasi (hidup secara damai), kerjasama,
dan tindakan saling menguntungkan antara pelaku
politik;
• mendorong para pemilih untuk mempengaruhi siapa
yang mewakili mereka;
• meningkatkan persepsi publik akan keabsahan
parlemen dan pemerintah;
• membantu pembentukan pemerintah yang efektif;
• memajukan suatu sistem dengan partai-partai politik
yang koheren atau padu;
• memajukan akuntabilitas pemerintah dan wakil-wakil
yang dipilih terhadap publik;
• mendorong pertumbuhan partai-partai politik yang
inklusif dengan cakupan kelompok-kelompok
masyarakat yang luas;
• membantu memajukan pengawasan parlemen atas
kegiatan eksekutif; dan
• jadilah inovatif dalam menemukan solusi atas
kekurangan-kekurangan masa lalu yang dirasakan.
Kiranya jelas bahwa mungkin terdapat pertikaian di antara
banyak tujuan ini, dan suatu keputusan perlu diambil
tentang tujuan terpenting bagi setiap negara pada tahap
perkembangan politik dan sosialnya. Sering tidak tercapai
kesepakatan tentang hal ini – berbagai partai politik
dan kelompok kepentingan politik dan sosial yang lain
mungkin sekali berbeda gagasan mengenai tujuan-tujuan
yang perlu diberikan prioritas lebih tinggi. Beberapa
pertikaian yang potensial adalah:
• menjamin efektivitas pengaruh pemilih yang seimbang
dengan mendorong terwujudnya partai-partai politik
yang koheren;
• menciptakan pemerintah yang akuntabel namun
memberikan perwakilan yang berbasis luas;
• menjaga sistem bersifat sederhana, namun tidak
khawatir untuk melakukan pembaharuan;
• menyeimbangkan kebutuhan akan solusi jangka
pendek dengan pertimbangan stabilitas jangka
panjang;
• memelihara kemudahan mengakses dengan
membangun sistem pemilihan baru berdasarkan
sistem pemilihan di masa lalu, tanpa dibatasi oleh
ketentuan-ketentuan historisnya.
Dalam upaya mencapai suatu gabungan tujuan tidak
ada sistem pemilihan yang dapat bebas nilai. Suatu
pilihan harus diambil tentang nilai mana yang terpenting –
dengan menerima kenyataan bahwa pilihan apapun yang
diambil, berbagai kekuatan politik mungkin secara relatif
lebih diuntungkan dan yang lain secara relatif dirugikan.
2.4 Sistem Pemilihan Apakah yang Terbaik?
Sesungguhnya tidak ada. Setiap lingkungan pemilihan
mempunyai faktor-faktor yang berbeda untuk
diperhitungkan dan negara-negara mempunyai prioritas
berbeda di antara tujuan-tujuan yang bersaing. Ada
faktor dan pelajaran umum yang dapat diterapkan
dari pengalaman negara lain, namun masih terbuka
kemungkinan untuk memperdebatkan apakah rekayasa
pemilihan merupakan suatu seni atau ilmu. Setiap jenis
sistem pemilihan mempunyai keuntungan atau kerugian
umum tertentu – yang bisa atau tidak bisa terwujud
pada setiap lingkungan tertentu – dan barangkali dapat
9
Defragmentasi Sistem Kepartaian di Kolombia
Sistem kepartian di Kolumbia bercirikan sangat banyaknya
partai yang secara relatif lemah dan dominasi perwakilan oleh
satu partai. Beban kesalahan atas kenyataan ini ditimpakan
pada sistem pemilihan – suatu sistem pemilihan proporsional
dengan daftar tertutup yang di luar kebiasaan, membolehkan
partai mengajukan banyak sekali daftar calon dalam setiap
distrik pemilihan. Secara praktis hasilnya adalah bahwa
sistem pemilihan bekerja lebih menyerupai sebuah sistem
Single Non Transferable Vote (SNTV) ketimbang sebagai
sistem Representasi Proporsional. Hanya calon teratas dari
setiap daftar calon yang mempunyai peluang untuk terpilih,
yang mendorong politik berbasis tokoh dan persaingan
merebut suara yang sangat kuat di dalam partai, sehingga
menimbulkan fragmentasi partai.
Pada 2003 Kongres di Kolumbia mereformasi sistem
pemilihan. Reformasi tersebut menetapkan bahwa setiap
partai hanya dapat mengajukan satu daftar calon dalam setiap
daerah pemilihan. Daftar ini dapat tertutup atau terbuka,
dengan ambang batas 2% suara bagi partai untuk mendapat
alokasi kursi, dan diperkenalkan suatu formula yang berbeda
untuk mengalokasikan kursi bagi partai. Reformasi tersebut
juga menguntungkan partai yang memperoleh bagian
suara lebih besar. Dalam pemilihan berikutnya pada 2006,
terjadi defragmentasi partai yang mencolok sebagaimana
terlihat pada tingkat nasional, kampanye bergeser menuju
persaingan antar-partai ketimbang di dalam partai, dan jumlah
pemilih yang memberikan suara untuk alternatif daftar tertutup
dapat mengindikasikan pergeseran menuju pilihan politik
yang berbasis kebijakan partai.
NIMD Knowledge Centre
memenuhi tujuan yang digambarkan di atas sampai suatu
tingkat yang lebih besar atau lebih sedikit, tetapi tidak
selalu dengan hasil yang paling dikehendaki. Berikut ini
beberapa contoh.
Sistem pluralitas/mayoritas (plurality/majority system),
terutama yang bekerja dengan distrik pemilihan anggota
tunggal, secara umum dianggap:
• lebih memungkinkan suatu pemerintah yang akuntabel
dan responsif sebagai akibat adanya hubungan
langsung antara pemilih dengan wakil;
• mengarahkan sistem kepartaian menjadi sedikit partai
yang berbasis luas; dan
• menghasilkan pemerintah yang lebih kuat karena lebih
sedikit partai yang efektif sehingga berarti semakin
kecil keperluan membentuk koalisi sesudah pemilihan.
Meskipun demikian, beberapa studi empiris mutakhir
menunjukkan bahwa demokrasi atau perwakilan di
negara-negara dengan sistem distrik anggota tunggal
tidak memberi kepuasan yang lebih besar. Di negaranegara
yang partai-partai politiknya berbasis kedaerahan,
harapan akan konsentrasi partai mungkin tidak terpenuhi
di bawah sistem pluralitas/mayoritas – seperti di India
dan Malaysia. Sebaliknya, legislatif dengan sedikit
anggota, sistem pluralitas/mayoritas dapat sama sekali
menyapu bersih perwakilan “oposisi” (sebagai contoh di
Seychelles).
Sistem representasi proporsional pada umumnya
dianggap:
• baik untuk memungkinkan power sharing (sama-sama
mendapat bagian dalam kekuasaan);
• menghasilkan lebih banyak partai yang efektif,
sehingga memungkinkan beragam pandangan diwakili
dalam institusi-institusi parlementer; dan
• diyakini sebagai penyebab pemerintah kurang
akuntabel dan kurang stabil.
Meskipun demikian, sistem representasi proporsional
bisa sangat mungkin mengurangi jumlah partai politik
(terutama jika besaran distrik rendah, atau ambang
batas tinggi seperti di Mozambik), atau mempertahankan
dominasi oleh satu partai di dalam kebudayaan
tertentu (misalnya Afrika Selatan). Sistem representasi
proporsional dapat menciptakan akuntabilitas wakil
individual yang tinggi kalau daftar calon partai ‘terbuka’
bagi pilihan para pemilih. Akan tetapi, langkah ini mungkin
juga mempunyai akibat samping yang mengurangi
kemungkinan terpilihnya perwakilan kelompok-kelompok
yang secara potensial kurang diuntungkan seperti
perempuan dan etnis minoritas.
Memperkenalkan setiap sistem pemilihan yang baru,
kecuali kalau dipersiapkan secara berhati-hati, dapat
menimbulkan kebingungan, yang mengakibatkan hasil
yang kurang menguntungkan seperti tingginya tingkat
suara yang cacat (misalnya pemilihan regional/lokal pada
2007 di Skotlandia) atau tantangan terhadap legitimasi